JT.COM – Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan studi banding ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, Selasa (3/3/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kebijakan riset dan inovasi daerah serta menggali strategi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Rombongan DPRD Jambi dipimpin Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata dan diikuti sejumlah anggota Komisi I, yakni M. Chandra Alghiffari, Zulkifli Linus, Abun Yani, Pinto Jayanegara, Ibnu Sina, Rucita Arfianisa, serta tenaga ahli dan pendamping. Kedatangan mereka diterima Kepala BP2D Provinsi Jawa Barat Mohammad Taufiq Budi Santoso beserta jajaran.
Baca juga
Dalam pemaparannya, Taufiq menjelaskan profil kelembagaan BP2D Jawa Barat, mulai dari struktur organisasi, tugas dan fungsi, sumber daya manusia, hingga capaian kinerja. Ia menyebut BP2D memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, dan evaluasi kebijakan berbasis riset untuk mendukung pembangunan daerah.
Selain itu, BP2D Jawa Barat memaparkan kebijakan riset dan inovasi yang dijalankan pemerintah daerah. Penguatan dilakukan melalui penyusunan peta jalan (roadmap) riset yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), peningkatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan dunia industri, serta pengembangan sistem inovasi daerah yang terintegrasi.
Pada sesi berikutnya, dibahas fasilitasi kekayaan intelektual bagi hasil riset dan inovasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong pendaftaran hak cipta, paten, merek, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya melalui pendampingan teknis serta koordinasi dengan instansi terkait.
“Fasilitasi ini bertujuan memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi dan daya saing inovasi daerah,” ujar Taufiq.
Sementara itu, Ivan Wirata mengatakan kunjungan tersebut menjadi referensi bagi Provinsi Jambi dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi, termasuk perlindungan kekayaan intelektual.
“Kami ingin menggali regulasi pendukung, penganggaran, serta peran DPRD dalam mengawal kebijakan riset dan inovasi agar lebih terarah dan berkelanjutan,” kata Ivan.
Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan mengenai dukungan regulasi, alokasi anggaran, serta strategi kolaborasi multipihak. Hasil kunjungan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rujukan dalam penyusunan kebijakan riset dan inovasi di Provinsi Jambi. (Adv/Stp)
Discussion about this post