JT.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh terhadap risiko perubahan iklim dalam menghadapi tantangan global dan meningkatnya kebutuhan domestik.
Penegasan ini disampaikan saat membuka International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Baca juga
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025–2029 diperkirakan mencapai USD625 miliar. Namun, kemampuan pendanaan pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menutup sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut.
“Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujar Sri Mulyani dikutip pada laman kemenkeu. Jumat (13/06/2025).
Ia juga menyoroti berbagai tantangan global seperti ketegangan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia yang memperumit perencanaan infrastruktur. Di sisi lain, perubahan iklim juga menjadi ancaman serius. Menurutnya, pada tahun 2050, perubahan iklim diperkirakan dapat menyebabkan sekitar 260 juta orang mengalami perpindahan tempat tinggal di dalam negeri masing-masing.
“Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar jalan, pelabuhan, atau kota. Ia harus menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, dan hasil yang inklusif,” katanya.
Menkeu menambahkan, Pemerintah Indonesia telah menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai inti dari strategi pembiayaan infrastruktur. Sejumlah instrumen telah dikembangkan, antara lain kerangka kerja ESG (Environmental, Social, and Governance), Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), skema Availability Payment, jaminan pemerintah melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), dan platform SDG Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Platform SDG Indonesia One telah menghimpun komitmen dari 38 mitra dengan total USD3,29 miliar dan telah menyalurkan dana sebesar USD399 juta untuk mendukung 111 proyek pengembangan serta 7 proyek pembiayaan.
Di sisi pembiayaan publik, Indonesia juga menjadi salah satu negara berkembang pertama yang menerbitkan Green Sukuk, baik secara domestik maupun global, dengan nilai penerbitan mencapai USD6,6 miliar secara global dan Rp78,7 triliun untuk penerbitan domestik.
“Ini akan menjadi perjalanan panjang. A long and winding road, seperti lirik lagu. Tapi kita yakin akan mencapai tujuan Indonesia untuk menjadi negara yang makmur dan berkeadilan,” pungkas Sri Mulyani. (*/Yol)
Discussion about this post