Pemerintah Daerah Mukomuko Luncurkan Inisiatif Multi-Pemangku Kepentingan untuk Mendukung Pengembangan Lanskap Berkelanjutan

JT.COM – Pemerintah Kabupaten Mukomuko resmi meluncurkan inisiatif pengembangan lanskap hijau berbasis kolaborasi lintas sektor di Kantor Bupati Mukomuko.

Program ini dipimpin Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) dengan melibatkan berbagai pihak.

Mulai dari pemerintah, akademisi, komunitas lokal, hingga mitra swasta seperti SIPEF, Arconesia, dan High Conservation Value Network.

Program ini fokus memperbaiki tata kelola lahan, memperkuat konservasi, dan mendorong ekonomi kerakyatan. Semua dijalankan dengan pendekatan berbasis data dan ilmu pengetahuan.

Langkah ini sekaligus menyelaraskan kepentingan lingkungan dengan pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.

Pada 6 dan 9 April 2026, tim menggelar workshop skrining High Conservation Value (HCV).

Kegiatan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan sebagai bentuk pendekatan terbuka dan partisipatif.

Ahli dari HCVN memperkenalkan metode identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi, pemetaan risiko, hingga penyusunan prioritas wilayah.

Hasil dari proses ini akan melahirkan peta indikatif kawasan konservasi, analisis ancaman, serta rekomendasi aksi lapangan.

Dokumen ini akan menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan Mukomuko ke depan.

Kepala Bapperida Mukomuko, Singgih Pramono, menegaskan harapannya terhadap program ini.

“Kami berharap kolaborasi ini membuka jalan menuju Mukomuko yang lestari dan mampu menarik investasi hijau,” ujarnya.

Director Sustainability SIPEF Indonesia, Matthew Nowak, menilai pendekatan ini efektif untuk pembangunan jangka panjang.

“Pendekatan multi-pemangku kepentingan memperkuat keberlanjutan. Analisis terkoordinasi akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat dan berdampak,” tegasnya.

Saat ini, SIPEF berperan sebagai katalis kolaborasi. Program ini diharapkan mampu melindungi sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong ekonomi inklusif dalam jangka panjang. (Dd)