JT.COM – Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri Selebrasi dan Penyerahan Hasil Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman RI Tahun 2025) di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
Baca juga
Dalam sambutannya, Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman Republik Indonesia atas peran pengawasan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi atas berbagai arahan dan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami berharap sinergi ini terus terjalin demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Sani.
Ia menjelaskan, hasil penilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2025 menjadi parameter dan cerminan kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Menurutnya, penilaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan.
Pada penilaian tahun ini, Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh predikat kualitas tertinggi tanpa potensi maladministrasi. Capaian tersebut, kata Sani, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik yang akuntabel dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Hasil ini tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas. Penilaian ini harus menjadi pemacu bagi seluruh pemerintah daerah agar pelayanan publik berjalan transparan, akuntabel, dan kompeten,” katanya.
Sani menegaskan, pelayanan publik merupakan aspek yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kerap menjadi perhatian masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan, termasuk memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan.
Ia juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah kabupaten/kota untuk terus bersinergi dengan Ombudsman dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di daerah.
“Semoga hasil penilaian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik yang berkualitas demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jambi,” ujar Sani. (Adv/Stp)
Discussion about this post