JT.COM – BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Kota Jambi terus memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Kali ini, langkah strategis menyasar unsur tokoh adat melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menyasar Ketua Lembaga Adat Kelurahan dan Ketua Badan Musyawarah Adat RT se-Kota Jambi.
Bimtek yang berlangsung pada 23–24 Juni 2025 di Aula Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi ini dihadiri Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Hendra Elvian, dan Anggota Komisi IX DPR RI Hasan Basri Agus.
Baca juga
Dalam sambutannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jambi, Hendra Elvian, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat adat terhadap pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan.
“Baru 13 orang dari unsur lembaga adat yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah ini masih sangat kecil dibanding potensi yang ada,” kata Hendra.
Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan program dengan iuran terjangkau mulai dari Rp16.800 per bulan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Siapa pun yang bekerja dan memiliki risiko sosial, termasuk tokoh adat, berhak mendapat perlindungan. Kami siap mendampingi proses pendataan dan integrasi peserta baru,” ujarnya.
Wali Kota Jambi Maulana menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memberikan perlindungan sosial bagi semua unsur masyarakat, termasuk tokoh adat yang selama ini belum seluruhnya terfasilitasi.
“Kami akan mendata ulang anggota lembaga adat yang belum terdaftar. Pendanaan kepesertaan akan diupayakan melalui APBD Kota Jambi,” kata Maulana.
Pada kesempatan yang sama, secara simbolis diserahkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan Ketua Lembaga Adat.
Anggota DPR RI Komisi IX, Hasan Basri Agus, juga menyatakan dukungan atas inisiatif ini.
“Tokoh adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan budaya. Perlindungan sosial bagi mereka harus menjadi prioritas,” katanya.
Kegiatan Bimtek juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan tokoh adat guna merumuskan strategi perluasan kepesertaan yang lebih menyeluruh. (Us)
Discussion about this post