JT.COM – Anggota DPR RI Komisi XII dari Daerah Pemilihan Jambi, Syarif Fasha, mengapresiasi kinerja Pertamina EP (PEP) Jambi Field dalam upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) serta penanganan persoalan tumpang tindih aset Barang Milik Negara (BMN) dengan lahan masyarakat.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja reses perseorangan Syarif Fasha di Kantor Field Manager PEP Jambi Field, Kenali Asam, Kota Jambi, Jumat (6/3/2026).
Baca juga
Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagsel Bambang Dwi, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel Syafei Syafri, General Manager Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 1 Mefredi, Senior Manager Stakeholder Relations Management PHR Regional 1 Yudi Nugraha, serta jajaran manajemen PHR Zona 1.
Pertemuan diawali dengan dialog dan pemaparan kinerja operasional PEP Jambi Field oleh Field Manager PEP Jambi Field, Kurniawan Triyo Widodo. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai upaya perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan lifting minyak, termasuk implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas perkembangan isu tumpang tindih aset BMN dengan lahan masyarakat di wilayah Kenali Asam, Kota Jambi.
Syarif Fasha menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pertamina dalam memberikan informasi terkait kegiatan operasional perusahaan serta berbagai upaya peningkatan produksi migas.
“Kami mengapresiasi berbagai upaya Pertamina, baik dalam menjaga ketahanan energi nasional maupun dalam merespons isu sosial, khususnya terkait kawasan yang mengalami persoalan tumpang tindih lahan dengan aset BMN,” ujar Fasha.
Ia juga menyoroti implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 terkait pengelolaan sumur minyak masyarakat di Jambi. Hingga akhir Februari 2026, Pertamina tercatat telah menerima sekitar 1.186 barel minyak dari pengelolaan sumur masyarakat.
“Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan di tingkat pusat, terutama yang memerlukan dukungan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Kami siap memberikan dukungan, baik secara politik maupun sosial,” katanya.
Terkait polemik tumpang tindih lahan dengan aset BMN di kawasan Kenali Asam, Pertamina EP Jambi menegaskan bahwa perusahaan menjalankan amanah sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang diberi kewenangan untuk mengelola aset BMN guna mendukung kegiatan operasi hulu migas.
Field Manager PEP Jambi Field, Kurniawan Triyo Widodo, menyatakan pihaknya mendukung upaya penyelesaian persoalan tersebut melalui pembentukan tim terpadu lintas lembaga bersama pemerintah daerah.
“Kami menghormati hak seluruh warga negara serta berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah kota, DPRD, serta kementerian dan lembaga terkait dalam mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada 3–5 Maret 2026, Panitia Khusus (Pansus) penyelesaian tumpang tindih lahan DPRD Kota Jambi menggelar dialog dengan pemerintah pusat dan turut mengundang Pertamina EP Jambi.
Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) akan membentuk tim verifikasi terpadu yang dikoordinasikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Jambi.
Tim tersebut akan melibatkan perwakilan DJKN, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, Pertamina, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna melakukan verifikasi dan validasi terhadap bidang tanah yang masuk dalam aset BMN di kawasan eks aset Pertamina.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan proses penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan berjalan secara objektif dan komprehensif.
Sementara itu, General Manager PHR Zona 1, Mefredi, mengatakan peningkatan produksi migas merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional.
“Dalam menjalankan operasi produksi migas, aspek keselamatan menjadi prioritas utama, baik bagi pekerja maupun masyarakat di sekitar wilayah operasi,” ujarnya. (Nhr)
Discussion about this post