JT.COM – Pengurus Himpunan Perempuan Melayu Jambi (HPMJ) Provinsi Jambi masa bakti 2025–2030 resmi dilantik di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (29/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Penasehat HPMJ, Hj. Hesnidar Haris, SE, mendorong agar busana adat pengantin Provinsi Jambi segera didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) guna memperoleh perlindungan hukum.
Baca juga
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan penugasan Gubernur Jambi kepada Penasehat Organisasi Wanita Provinsi Jambi untuk mewakili kepala daerah dalam mengukuhkan kepengurusan organisasi perempuan tingkat provinsi.
Dalam sambutannya, Hesti Haris menyebut keberadaan HPMJ sebagai wadah strategis perempuan Melayu Jambi dalam melestarikan adat, budaya, dan tradisi daerah. Ia menilai organisasi ini berperan penting mendukung upaya pelestarian adat yang dilakukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi.
Salah satu isu utama yang disorot Hesti Haris adalah belum adanya perlindungan hukum terhadap busana adat pengantin Provinsi Jambi.
“Sampai hari ini, busana pengantin Provinsi Jambi belum memiliki Hak Kekayaan Intelektual. Kalau tidak kita daftarkan, maka kita tidak punya dasar hukum yang kuat untuk melindunginya,” kata Hesti Haris.
Ia mencontohkan, hanya busana adat pengantin Kota Jambi yang telah memiliki hak paten sebagai hasil kerja sama Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia (HARPI) dengan pemerintah daerah. Sementara busana pengantin tingkat provinsi dan sejumlah kabupaten/kota lainnya belum memiliki standar baku maupun perlindungan hukum.
“Kita belajar dari pengalaman songket yang pernah diklaim pihak luar karena tidak memiliki perlindungan hukum. Ini jangan sampai terulang,” ujarnya.
Hesti Haris juga mendorong HPMJ, LAM Jambi, dan organisasi perias pengantin untuk bersama-sama menyusun pedoman baku busana adat, termasuk batasan modifikasi yang diperbolehkan agar identitas budaya Jambi tetap terjaga.
“Inovasi boleh, tetapi ciri khas Jambi tidak boleh hilang. Standardisasi menjadi kunci agar busana adat tetap berakar pada nilai tradisi,” tambahnya.
Selain mendorong perlindungan HAKI, Hesti Haris meminta HPMJ meningkatkan kapasitas anggotanya dalam mempraktikkan adat Melayu Jambi, termasuk keterampilan mengenakan busana adat, memasang tengkuluk, dan memahami tata cara pelaminan adat.
Ia bahkan mengusulkan kegiatan lomba memasang tengkuluk sebagai sarana edukasi budaya bagi anggota.
“Perempuan Melayu Jambi harus menjadi contoh dalam menjaga marwah budaya daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum HPMJ masa bakti 2025–2030, Hj. Sumardiati Chairil, S.IP, menyatakan komitmennya menjadikan HPMJ sebagai organisasi yang memberi manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat.
“Jika saya lalai, mohon diingatkan. Jika saya salah, mohon ditegur. Mari kita jalankan amanah ini dengan kebersamaan,” ujarnya.
Perwakilan LAM Jambi, Drs. Hatam Tafsir, MM (Depati Intan Mangkuto Alam), yang hadir mewakili Ketua LAM Jambi, mengapresiasi terbentuknya kepengurusan baru HPMJ. Ia menilai komposisi pengurus yang terdiri atas akademisi, mantan birokrat, dan pejabat aktif sebagai modal penting untuk membangun organisasi secara berkelanjutan.
Ia juga menegaskan komitmen LAM Jambi memperkuat kolaborasi dengan HPMJ dalam bidang pemberdayaan perempuan, pelestarian adat, pembinaan generasi muda, dan pengembangan jejaring kerja.
Pelantikan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan peran perempuan Melayu dalam menjaga warisan budaya daerah di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.(Adv/us)
Discussion about this post