JT.COM – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, melaksanakan kegiatan reses di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Senin (23/6/2025).
Dalam agenda tersebut, warga menyampaikan beragam aspirasi, termasuk kebutuhan akan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga nonformal dan honorer.
Baca juga
Salah satu warga, Magdalena, seorang tenaga honorer di lembaga pendidikan swasta, mengungkapkan keprihatinannya terkait gaji yang tidak menentu dan ketiadaan perlindungan sosial dari pemerintah.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah, termasuk fasilitasi akses ke BPJS Ketenagakerjaan agar status kami lebih terlindungi,” kata Magdalena di hadapan Ivan Wirata.
Keluhan serupa disampaikan oleh Murniati, pelaku UMKM dan kader Posyandu. Ia menyoroti rendahnya insentif yang diterima serta minimnya pelatihan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha kecil.
“Gaji kader Posyandu hanya Rp50 ribu per bulan. Selain itu, pelatihan usaha dan pengemasan sangat kami butuhkan agar UMKM bisa naik kelas, apalagi desa kami dekat dengan kampus besar seperti Unja dan UIN,” jelasnya.
Ivan Wirata merespons dengan menyatakan bahwa semua aspirasi masyarakat, termasuk usulan jaminan sosial dan infrastruktur dasar, akan dikawal melalui sistem perencanaan pembangunan daerah.
“Kita akan dorong agar usulan masyarakat, termasuk fasilitas dasar seperti BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga nonformal, bisa diakomodasi melalui APBD. Semua data harus masuk melalui sistem SIPD agar tertib administrasi,” ujar politisi Golkar itu.
Selain isu ketenagakerjaan, warga juga menyampaikan keluhan terkait pembangunan masjid yang mangkrak sejak 2016 dan jalan lingkungan yang belum tersentuh pembangunan. Warga berharap agar jalan tanah sepanjang 450 meter di RT 05 dapat segera dilakukan pengerasan atau pengaspalan.
“Kami berharap masalah ini segera masuk prioritas pembangunan karena ini jalan utama warga,” kata Sukarto, Ketua RT 05.
Pada kesempatan itu, warga menyerahkan langsung proposal permohonan kepada Ivan Wirata. Ia menegaskan bahwa pola pikir masyarakat dalam memilih pemimpin juga harus berubah.
“Jangan hanya memilih berdasarkan uang. Pilihlah pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat. Ini soal masa depan kita bersama,” tutupnya. (Adv/Nhr)
Discussion about this post