• Beranda
  • Disclaimer
  • Hak Jawab & Koreksi Berita
  • Iklan & Kerja Sama
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Tentang Kami
Selasa, 23 Juni 2026
Jagratara
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
    • BINTAN
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
    • BINTAN
Morning News
No Result
View All Result
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM

Ketika Negara Paranoid Mengintai Rakyat

Redaksi by Redaksi
12/08/2025
in OPINI
0
PostTweetShareScan

Oleh : Musri Nauli

Hubungan antara negara dan warga negara seharusnya didasari oleh kepercayaan. Negara melindungi, rakyat mematuhi.

Baca juga

Wakabaintelkam Polri Nanang Rudi Supriatna mengumumkan pembentukan satgas, di Bareskrim Polri, Senin (20/4/2026). (Foto:yola)

Polri–Kementerian Haji Bentuk Satgas, Haji Ilegal Disikat

20/04/2026
Tim penyidik Kejati Jambi mengawal tersangaka dugaan korupsi pengadaan lahan jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung di Gedung Kejati Jambi, Senin (20/4/2026). (Dok. Nahar)

Dugaan Korupsi Lahan Pelabuhan Ujung Jabung, 5 Saksi Diperiksa Kejati Jambi

20/04/2026

Dies Natalis ke-63 UNJA, Mahfud MD Dijadwalkan Jadi Pembicara Utama

20/04/2026

Empat Lifter Jambi Sabet 5 Emas di Kejurnas Angkat Besi Bandung 2026

20/04/2026

Polri–PBB Perkuat Misi Damai, Keselamatan Personel Jadi Prioritas

20/04/2026

Antisipasi Gangguan Malam Hari, Polres Tanjab Timur Laksanakan Patroli Blue Light

20/04/2026

Namun apa yang terjadi ketika kepercayaan itu luntur dan digantikan oleh ketakutan? Dinamika hubungan itu berubah. Negara mulai melihat setiap tindakan rakyatnya sebagai potensi ancaman, dan di situlah lahir negara paranoid.

Fenomena “negara mengintai rakyatnya” bukanlah fiksi, melainkan manifestasi dari kecurigaan yang merasuk. Dari hobi sepele hingga aset pribadi, setiap inci hidup kita menjadi subjek pengawasan.

Ketika Bendera One Piece Menjadi Simbol Pemberontakan

Di mata warga biasa mengibarkan bendera kru Topi Jerami dari serial anime populer One Piece adalah ekspresi hobi yang tidak berbahaya.

Namun bagi negara yang paranoid, ini bisa jadi dianggap sebagai simbol anarki atau bahkan ideologi terlarang. Lambang tengkorak dan tulang menyilang, yang identik dengan bajak laut, diinterpretasikan sebagai penghinaan terhadap otoritas dan ajakan untuk melawan hukum.

Dalam nalar paranoid, setiap simbol non-nasional dianggap subversif. Pengawasan terhadap hobi personal seperti ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi membedakan antara ancaman nyata dan ekspresi individu yang tidak berbahaya. Hobi Anda bukanlah lagi sekadar hiburan, melainkan sebuah pernyataan politik yang bisa berujung pada konsekuensi serius.

Duit Kita, Ancaman Mereka: Pengintaian Finansial sebagai Deteksi Dini

Pemerintah mengawasi transaksi keuangan dengan alasan yang sah: mencegah pencucian uang, mendanai terorisme, dan menghindari pajak.

Namun, negara paranoid akan menggunakan kewenangan ini secara berlebihan. Setiap transaksi besar bahkan yang wajar seperti transfer untuk bisnis atau pembelian properti yang sah, akan dicurigai sebagai upaya pendanaan kegiatan ilegal.

Bank didorong untuk melaporkan segala aktivitas yang dianggap “tidak biasa.” Dalam skenario ini, privasi finansial sepenuhnya dikorbankan atas nama keamanan. Rakyat dianggap bersalah sampai terbukti sebaliknya, dan setiap aset yang dimiliki adalah bukti yang perlu diverifikasi.

Namun, di balik pengawasan finansial yang ketat, rakyat menemukan cara untuk melawan. Mereka menyadari bahwa kekuatan finansial mereka, ketika ditarik secara kolektif, bisa menjadi alat perlawanan yang dahsyat. Gerakan untuk menarik uang tunai dari bank, atau mengalihkan aset ke instrumen finansial yang kurang terlacak oleh negara, bukanlah sekadar tindakan ekonomi. Ini adalah pernyataan politik yang kuat.

Gerakan ini menunjukkan penolakan terhadap narasi bahwa setiap transaksi adalah potensi ancaman. Ini adalah upaya untuk merebut kembali otonomi finansial dan menuntut privasi yang layak. Dengan menarik uang mereka, rakyat mengirimkan pesan yang jelas: “Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan pengawasan. Jika Anda tidak percaya pada kami, kami juga tidak akan percaya pada sistem Anda.”

Tanah Tidur, Potensi Kejahatan: Pengintaian Lahan Nganggur

Negara paranoid tidak melihat tanah nganggur sebagai lahan yang belum dimanfaatkan, melainkan sebagai potensi sarang kejahatan atau spekulasi. Mereka khawatir tanah tersebut akan digunakan untuk aktivitas terlarang atau ditimbun oleh para “penimbun” yang berusaha menggerogoti stabilitas ekonomi.

Pengawasan terhadap tanah kosong menjadi alat untuk mengontrol properti dan memastikan setiap inci lahan berada di bawah kendali negara. Hal ini bisa berujung pada kebijakan yang agresif seperti perampasan tanah tanpa ganti rugi yang layak, dengan dalih kepentingan publik yang seringkali tidak jelas.

Pajak “Cekikikan”: Memastikan Kepatuhan Mutlak

Pajak adalah kontrak sosial yang vital, tetapi bagi negara paranoid, pajak bukan hanya kewajiban, melainkan alat kontrol. Pengawasan ketat terhadap penghasilan dan pekerjaan bukan sekadar untuk memastikan penerimaan negara, melainkan untuk memastikan setiap warga tunduk pada sistem.

Rakyat yang menghindari pajak tidak hanya dianggap tidak taat hukum, tetapi juga sebagai pengkhianat yang merusak stabilitas negara. Dalam pandangan ini, sistem pajak yang rumit dan pengawasan yang ketat adalah cara untuk membuat rakyat selalu merasa diawasi, sehingga mereka tidak berani untuk menolak atau menentang.

Dari Earphone Hingga Subversi: Mengintai Pilihan Musik

Ini adalah bentuk paranoia yang paling modern dan mengerikan. Melalui platform digital, negara bisa saja mengumpulkan data tentang apa yang kita dengarkan. Negara yang paranoid tidak melihat musik sebagai hiburan, melainkan sebagai media propaganda dan pembentukan ideologi. Sebuah lagu yang berisikan kritik sosial atau lirik yang dianggap “anarkis” bisa dicap sebagai subversif. Profil musik seseorang bisa digunakan untuk memprediksi kecenderungan politiknya, mengidentifikasi potensi pemberontak, atau bahkan menyusun daftar orang-orang yang harus diwaspadai.

Sebagai respons atas pengawasan ini, rakyat membalas dengan cara yang senyap namun kuat: menolak memutar musik nasional.

Lagu kebangsaan dan lagu-lagu patriotik yang seharusnya menyatukan, kini dianggap sebagai alat propaganda yang dipaksakan. Di ruang-ruang publik, di kendaraan, atau bahkan dalam percakapan pribadi, musik yang kritis dan berani lebih disukai daripada musik yang mengagungkan negara.

Penolakan ini bukan sekadar preferensi estetika, melainkan sebuah pernyataan bahwa identitas nasional tidak bisa dipaksakan melalui frekuensi radio atau daftar putar wajib.

Ini adalah perlawanan kultural yang menunjukkan bahwa di era digital, loyalitas tidak lagi diukur dari seberapa keras seseorang menyanyikan lagu kebangsaannya, melainkan dari seberapa bebas ia memilih suara yang ingin didengarnya.

Denga demikian maka Negara yang paranoid menciptakan masyarakat yang takut. Kepercayaan digantikan oleh kecurigaan, privasi dikorbankan atas nama keamanan yang semu, dan kebebasan berekspresi dibungkam.

Namun, di balik ketakutan itu, muncul perlawanan. Ketika negara memilih jalan ini, ia tidak hanya kehilangan kepercayaan rakyatnya, tetapi juga membangunkan sebuah kekuatan yang tak terlihat keinginan untuk merdeka dan berdaulat atas hidupnya, bahkan dalam hal memilih lagu.

Penulis adalah Advokat tinggal di Jambi

Previous Post

Al Haris Dorong Petani dan Nelayan Jambi Serap Ilmu di Penas Nasional

Next Post

Dorong Ekonomi Nasional, OJK Perkuat Sinergi Sektor Pembiayaan dan LKM

Artikel lainnya

Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S. (Dok. Penulis)
OPINI

Jambi dan Ketahanan Pangan: Dari Ketergantungan Menuju Kekuatan Strategis Sumatera

by Redaksi
20/04/2026
Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S. (Dok. Penulis)
OPINI

Mengejar Asa: Menjadikan Jambi Memiliki Peran Strategis di Sumatera

by Redaksi
15/04/2026
Prof. Mukhtar Latif (dok. Penulis)
OPINI

Kebijakan Hilirisasi: Keputusan Cerdas Akselerasi Pembangunan Daerah

by Redaksi
08/04/2026
Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP (Dok. Penulis)
OPINI

Dari Penataan Menuju Validasi: Menguji Desain Fiskal Daerah

by Redaksi
02/04/2026
Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP (Dok. Penulis)
OPINI

Menimbang Kembali Desain Fiskal Daerah dalam Arsitektur UU HKPD

by Redaksi
01/04/2026
Nanda Herlambang, S.H., M.H. (Dok. Penulis)
OPINI

Al Haris Tunjukkan Kepemimpinan Inovatif di Tengah Krisis Global dan Tekanan Fiskal Daerah

by Redaksi
01/04/2026
Next Post
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan sambutan pada pembukaan National Forum of Financing Services and Microfinance 2025 di Jakarta, Selasa (12/8/2025). (Dok. Humas OJK Jambi)

Dorong Ekonomi Nasional, OJK Perkuat Sinergi Sektor Pembiayaan dan LKM

"Siti Hindun (depan), penyewa kios yang terbakar di depan SMPN 18 Kota Jambi, bersama seorang kerabatnya. Seluruh perlengkapan jahit dan hasil jahitan miliknya hangus terbakar pada Selasa (12/8/2025) dini hari." (Dok, Stepanus)

Perlengkapan Jahit Hangus Terbakar, Penjahit di Jambi Justru Dituntut Ganti Rugi

Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Hj. Hesti Haris, menyampaikan apresiasi terhadap Gerai UMKM Dekranasda Kota Jambi saat Pelantikan Pengurus Masa Bakti 2025–2030 di Ballroom Griya Mayang, Kantor Wali Kota Jambi, Selasa (12/8/2025). (Dok . Erit - Kominfo)

Gerai UMKM Kota Jambi Jadi Barometer Kemajuan, Hesti Haris Beri Apresiasi

Personel Satlantas Polresta Jambi membagikan bendera Merah Putih kepada pengendara mobil saat kegiatan simpatik menyambut HUT ke-80 RI di Simpang Empat Museum, Kota Jambi, Selasa (12/8/2025). (Dok. Nahar)

Bagikan Bendera Sambil Edukasi Keselamatan, Cara Humanis Satlantas Jambi Sambut Kemerdekaan

Kamera ETLE baru terpasang di salah satu ruas jalan Kota Jambi. (Dok. Nahar)

Ditlantas Polda Jambi Tambah 3 Titik Kamera ETLE Baru, Awasi Pelanggar Lalu Lintas

Discussion about this post

Iklan

Populer

  • Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris menyerahkan draf buku Pantun Melayu Jambi kepada Gubernur Jambi Al Haris pada acara pencanangan Gerakan Jambi Berpantun yang berhasil meraih Rekor MURI. (Dok. Erit- Kominfo)

    Inisiatif TP PKK Jambi, Gerakan Berpantun Pecahkan Rekor MURI

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Malam Keagungan Melayu Warnai Peringatan HUT ke-69 Provinsi Jambi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Abdul Rahman Buka Suara Dugaan Penganiayaan Prof Wahyu: Ini Proses Akademik, Bukan Konflik Pribadi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Diduga Pungli Dana KIP Kuliah Rp100 Juta, Integritas Akademik UNIB Dipertanyakan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tak Boleh Rangkap Jabatan, P3K di Desa Kerinci Diminta Tentukan Pilihan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuasa Tanpa Etika di Ruang Privat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Hesti Haris Gelar Sosialisasi Baca Al-Qur’an Praktis di Rumah Al-Qur’an Kanza Al-Mira

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pekerja SPBU Tebeng Laporkan Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan ke Disnaker Bengkulu

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Polri untuk Masyarakat: Polresta Jambi Bedah Rumah di Dua Kecamatan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Resmi Jabat Dandim 0415 Jambi, Ini Profil Letkol Inf Putra Negara, S.H.,M.Han

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Beranda -- Disclaimer -- Hak Jawab & Koreksi Berita -- Iklan & Kerja Sama -- Kode Etik -- Pedoman Media Siber -- Redaksi -- SOP Perlindungan Wartawan -- Tentang Kami

JL.H Mochtar, Lr. Tulip, NO 56, RT 70, Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi, Kode Pos 36129
Email : redaksijagratara@gmail.com
Phone / WA : 082229161728

Copyright© 2026 Jagratara
Developed by - APM

No Result
View All Result
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • EKBIS
  • KABAR TNI/POLRI
  • OTOMOTIF
  • NASIONAL
  • OPINI
  • PEMERINTAHAN
  • PARLEMEN
  • HUKRIM
    • BINTAN