Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M.AP
Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan berdaya saing. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tantangan kesenjangan akses dan mutu pendidikan masih menjadi permasalahan serius, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Baca juga
Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada capaian akademik, tetapi juga memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi.
Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai bentuk intervensi afirmatif yang dirancang berbasis data terintegrasi dan kerangka regulasi nasional.
Program ini secara resmi dioperasikan pada 14 Juli 2025, tersebar di 100 titik prioritas di seluruh Indonesia, dengan pendekatan pendidikan gratis dan berbasis asrama (boarding school).
Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa anak-anak dari keluarga paling miskin sekalipun dapat mengakses pendidikan bermutu dan layanan pendukung secara menyeluruh.
Untuk memperkuat arah dan legitimasi program, intervensi ini ditopang oleh sejumlah dasar hukum dan kebijakan nasional yang saling terintegrasi.
Landasan Hukum dan Kebijakan
Implementasi Sekolah Rakyat didukung oleh kerangka hukum dan kebijakan nasional yang kuat.
Secara konstitusional, Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, dan pemerintah berkewajiban membiayai pendidikan dasar.
Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 5, yang menegaskan prinsip kesetaraan hak atas pendidikan bermutu bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
Kerangka kebijakan sektoral yang menjadi dasar operasional program antara lain:
• Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menjadi dasar penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
• Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menegaskan pentingnya keterpaduan lintas sektor dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan pendidikan.
• Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, sebagai pedoman pengembangan nilai-nilai afektif dan integritas dalam sistem pendidikan nasional.
Basis Penargetan: Pendekatan Berbasis Data Terpadu
Salah satu keunggulan program Sekolah Rakyat terletak pada ketepatan sasaran dalam penentuan penerima manfaat.
Program ini secara khusus menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan klasifikasi DTSEN. DTSEN merupakan sistem integrasi data sosial ekonomi nasional yang dikelola secara lintas sektor oleh Kemenko PMK, Bappenas, Kementerian Sosial, dan instansi terkait lainnya.
Dengan pendekatan berbasis data ini, pemerintah dapat memastikan bahwa intervensi pendidikan diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan secara objektif, terukur, dan transparan.
Desain Program dan Ekosistem Layanan Pendidikan
Sekolah Rakyat dirancang dengan pendekatan komprehensif, integratif, dan berkelanjutan. Siswa tidak hanya memperoleh pendidikan formal pada jenjang SD, SMP, dan SMA, tetapi juga mendapatkan dukungan menyeluruh dalam bentuk layanan berbasis asrama.
Fasilitas yang disediakan mencakup:
• Lingkungan belajar yang aman, sehat, dan kondusif.
• Asrama sebagai tempat tinggal yang layak selama masa pendidikan.
• Seragam, perlengkapan sekolah, dan bahan ajar secara gratis.
• Konsumsi makanan bergizi sebanyak tiga kali sehari.
• Pembinaan karakter, pendidikan spiritual, dan pendampingan psikososial.
Pendekatan ini bertujuan membentuk siswa yang tidak hanya cakap secara kognitif, tetapi juga berintegritas, disiplin, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.
Ironi Pendidikan Nasional:
Keterbatasan Struktural Sistem Konvensional dalam Menjangkau Kaum Rentan
Diversitas lembaga pendidikan seperti sekolah umum, madrasah, boarding school, dan pondok pesantren telah membentuk wajah sistem pendidikan nasional yang pluralistik.
Namun di balik keragaman tersebut, tersimpan ironi mendalam. Lembaga-lembaga tersebut belum mampu secara sistemik mengakomodasi kebutuhan kelompok paling rentan secara sosial-ekonomi.
Permasalahan struktural yang menonjol antara lain:
1. Kesenjangan Biaya dan Hidden Cost;
2. Selektivitas Akademik yang Eksklusif;
3. Minimnya Integrasi Data Sosial-Ekonomi;
4. Ketiadaan Pendekatan Holistik terhadap Kebutuhan Dasar Siswa.
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa persoalan akses pendidikan bagi kelompok miskin bukan sekadar isu teknis, melainkan cerminan dari kegagalan struktural sistem pendidikan nasional dalam menjamin keadilan distribusi dan afirmasi sosial.
SMK Titian Teras Bungo: Replikasi Sekolah Rakyat dan Inovasi Pendidikan Afirmatif Berbasis Data
Sebagai cerminan konkret dari semangat Sekolah Rakyat, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan menginisiasi pendirian SMK Titian Teras (TT) di Kabupaten Bungo pada pertengahan 2024.
Sekolah berkonsep boarding school ini menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera, khususnya yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Saat ini, total jumlah siswa yang terdaftar mencapai 165 orang, terdiri dari 100 siswa kelas 10 dan 65 siswa kelas 11.
Tiga Jurusan Unggulan dan Arah Masa Depan
Pada tahap awal, SMK Titian Teras membuka tiga jurusan utama: Agribisnis, Multimedia, dan Pertambangan. Pemilihan jurusan ini mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan kebutuhan dunia kerja di wilayah Jambi Barat.
Ke depan, sekolah ini akan mengembangkan jurusan Artificial Intelligence (AI) sebagai langkah progresif untuk menjawab tantangan industri digital masa depan dan mendorong siswa miskin agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi global.
Ini menandai komitmen sekolah untuk tidak sekadar responsif terhadap potensi lokal, tetapi juga proaktif menghadapi masa depan digital.
Ketentuan Gratis Total bagi Siswa Sasaran
SMK Titian Teras memberikan fasilitas bebas biaya penuh bagi siswa dari keluarga miskin: biaya pendidikan, asrama, konsumsi harian, seragam, dan perlengkapan sekolah ditanggung oleh APBD Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan.
Alokasi anggaran tahap awal untuk sekolah ini sebesar Rp 2 miliar per tahun, dengan Rp 600 juta telah dicairkan untuk mendukung operasional semester pertama (Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2024).
Kapasitas dan Profil Siswa
Pada tahun ajaran 2024/2025, sekolah ini menampung 72 siswa afirmasi dari DTKS. Mereka dipilih melalui proses seleksi berbasis data sosial ekonomi, bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjadikan data sebagai dasar kebijakan yang adil dan objektif.
Jalur Seleksi dan Mekanisme Afirmasi
SMK Titian Teras membuka empat jalur penerimaan: reguler, prestasi, tahfizh, dan afirmasi. Jalur afirmasi dikhususkan bagi siswa dari keluarga tidak mampu (DTKS/P3KE), dengan jaminan pendidikan dan fasilitas asrama gratis.
Pendekatan ini memastikan bahwa kemiskinan tidak menjadi penghalang untuk memperoleh pendidikan berkualitas.
Aspek Vokasi dan Relevansi Ekonomi Lokal
Sekolah ini didesain sebagai SMK berbasis vokasi unggulan yang berorientasi pada kesiapan kerja. Jurusan yang dibuka tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, tetapi juga sejalan dengan potensi lokal Kabupaten Bungo yang kaya akan sektor agribisnis dan pertambangan. Ini mendukung visi pendidikan vokasi sebagai motor penggerak ekonomi daerah (Sumber: Kemendikbudristek, 2023 – Rencana Strategis Pendidikan Vokasi).
Evaluasi Awal dan Signifikansi Kebijakan
Animo masyarakat cukup tinggi pada saat pendaftaran, yang menunjukkan tingginya kebutuhan akan pendidikan gratis dan inklusif.
Model SMK Titian Teras telah berhasil:
• Menekan hidden cost pendidikan
• Meningkatkan partisipasi anak miskin ke jenjang pendidikan menengah;
• Menjadi contoh reflektif dari integrasi kebijakan afirmatif berbasis data.
Integrasi dengan Narasi Nasional
Model inovatif ini membuktikan bahwa pendekatan Sekolah Rakyat dapat direplikasi oleh pemerintah daerah. Dengan memadukan:
• Penargetan berbasis data DTKS dan P3KE (sumber: Kemenko PMK, 2023),
• Pemenuhan kebutuhan dasar melalui model asrama gratis, dan Pendidikan vokasi yang adaptif terhadap kebutuhan ekonomi daerah dan global,
maka program ini tidak hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga memperluas jalan menuju mobilitas sosial vertikal bagi anak-anak dari kelompok rentan.
Inisiatif Sekolah Rakyat dan replikasi inovatifnya melalui SMK Titian Teras Bungo menunjukkan bahwa pendidikan afirmatif berbasis data bukan hanya strategi, melainkan keharusan dalam menjawab tantangan kesenjangan struktural yang selama ini menghambat mobilitas sosial anak-anak dari keluarga miskin.
Ketika intervensi pendidikan dirancang dengan pendekatan holistic berbasis data DTKS dan P3KE, didukung layanan asrama gratis, dan dikombinasikan dengan pendidikan vokasi yang kontekstual terhadap potensi lokal dan arah ekonomi global maka pendidikan benar-benar menjadi jalan keluar dari kemiskinan, bukan sekadar pelengkap kebijakan.
SMK Titian Teras Bungo bukan hanya sekolah, tetapi representasi keberpihakan negara yang nyata kepada kelompok rentan. Ini menjadi bukti bahwa keberanian pemerintah daerah untuk bertindak progresif, berlandaskan data dan visi inklusi, dapat melahirkan model pendidikan yang layak ditiru secara nasional.
Jika keberpihakan ini terus dijaga dan diperluas, maka impian Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang adil, bermutu, dan membebaskan bukanlah utopia melainkan sebuah keniscayaan yang sedang dibangun dari pinggiran.
Penulis adalah Akademisi UIN STS Jambi
Discussion about this post