JT.COM — Pemerintah Kabupaten Mukomuko resmi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Aula Gedung Bappelitbangda Kabupaten Mukomuko, Senin (12/1/2026).
Salah satu pejabat yang dilantik yakni Singgih Pramono, M.H, yang kini mengemban amanah sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Mukomuko.
Baca juga
Usai pelantikan, Singgih menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada pimpinan daerah atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, dan seluruh pihak yang telah memberikan amanah ini. Tentu kepercayaan ini akan saya jalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Singgih saat ditemui awak media.
Singgih mengakui bahwa tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini adalah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kondisi fiskal daerah. Situasi tersebut, menurutnya, turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah program prioritas pembangunan.
“Tantangan efisiensi anggaran yang berdampak pada fiskal daerah bukan hanya dialami Mukomuko, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Kondisi ini harus kita sikapi dengan solusi yang kreatif dan inovatif,” jelasnya.
Sebagai Kepala Bapperida, Singgih menawarkan gagasan Creative Financing sebagai salah satu solusi untuk tetap mendorong pembangunan daerah di tengah keterbatasan APBD.
Skema ini menitikberatkan pada optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) sektor swasta, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan di tingkat daerah.
“Kita mendorong pembiayaan pembangunan non-APBD melalui CSR swasta, partisipasi masyarakat, dan lembaga keuangan. Skema ini tidak membebani APBD dan tidak dalam bentuk utang,” tegasnya.
Ia menilai Kabupaten Mukomuko memiliki potensi investasi yang cukup besar. Yang dibutuhkan, lanjut Singgih, adalah political will yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi lintas sektor.
“Potensi investasi kita cukup bagus. Tinggal bagaimana membangun kemauan politik yang kuat di daerah ini. Gagasan ini tentu akan kami laporkan dan koordinasikan terlebih dahulu kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda,” ungkapnya.
Singgih menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata. Dalam semangat otonomi daerah, seluruh elemen harus terlibat dan bertanggung jawab.
“Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, lembaga keuangan, hingga organisasi non-pemerintah,” katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menilai perlu adanya payung hukum operasional agar program CSR dapat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
“Secara teknis, kita perlu payung hukum dan penyelarasan antara program CSR swasta dengan dokumen perencanaan daerah, sehingga seluruhnya mendukung program prioritas Bupati,” tambahnya.
Dalam waktu dekat, Singgih mengaku telah menyiapkan sejumlah agenda kerja awal selama 30 hari pertama masa jabatannya dengan pendekatan adaptif dan kolaboratif.
“Kami sudah menyiapkan beberapa agenda 30 hari kerja perdana. Nanti setelah mulai beraktivitas, akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media,” pungkasnya.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi serta upaya meningkatkan kinerja birokrasi di bawah kepemimpinan Bupati Mukomuko Choirul Hudabersama Wakil Bupati Rahmadi AB. (Dd)
Discussion about this post