JT.COM – Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. menegaskan pentingnya peran strategis kepolisian sebagai guardian of democracy atau penjaga demokrasi dalam sistem pemerintahan modern.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Seminar Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi aparatur negara yang digelar oleh Kementerian Hukum dan HAM, dengan menghadirkan Irjen Eko Rudi sebagai salah satu narasumber utama.
Dalam paparannya, Irjen Eko Rudi menjelaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas keamanan dan perlindungan hak-hak demokratis warga negara. Menurutnya, kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai alat negara, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan supremasi hukum.
“Transformasi Polri harus diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berorientasi pada nilai-nilai demokrasi,” ujar Irjen Eko dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan, arah reformasi kepolisian sejalan dengan amanat UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kebijakan internal Polri yang memperkuat konsep Democratic Policing.
Irjen Eko Rudi juga menyoroti tiga dimensi utama dalam transformasi Polri, yakni pembaruan kebijakan dan regulasi, peningkatan operasional, serta perubahan kultur organisasi. Beberapa langkah konkret yang telah diambil di antaranya penerapan Body-Worn Camera (BWC), penguatan pengawasan independen, dan pendidikan HAM berkelanjutan bagi personel kepolisian.
Kegiatan ini dihadiri oleh para perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Diskusi berjalan interaktif, membahas sinergi antara aparatur negara dalam memperkuat penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM di tengah dinamika demokrasi digital saat ini.
Melalui kegiatan tersebut, STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya sebagai pusat keilmuan dan pendidikan kepolisian yang aktif mendorong reformasi Polri agar semakin demokratis, humanis, dan berintegritas, demi memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. (Yl)
















Discussion about this post